PILGUB JATIM 2008, PNS HARUS NETRAL

Suara Daerahonline, 5 Mei 2007
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim, Drs Sjahrazad Masdar MA dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pejabat Fungsional, Abdul Hamid Mawardi SH MSi dalam pembukaan Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan ke-2 dan 3 tahun 2007 di Gedung Badiklat Malang, Jumat (23/3) mengatakan, netralitas PNS dalam menyikapi pesta demokrasi merupakan cerminan yang harus ditaati seorang aparatur. “Dari pengalaman sebelumnya, biasanya sulit dihindari aparat birokrasi yang turut larut dan terkotak-kotak dengan dukungannya kepada figur tertentu,” ujarnya.
Menurut dia, berbagai kebijakan nasional yang menyangkut netralitas PNS khususnya dalam peristiwa politik sudah dikeluarkan. Namun kenyataannya sikap keberpihakan masih sering terjadi. Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang netral dalam penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan dalam praktiknya banyak menghadapi rintangan.
Padahal ditengah rintangan itu, masyarakat sangat merindukan pelayanan publik yang baik, dan proporsional dengan kepentingan. Ini berarti birokrasi yang berorientasi kepada penciptaan keseimbangan antara kekuasaan (power) yang dimiliki dengan tanggung jawab (accountability), harus diberikan pada masyarakat yang dilayani.
Dikatakan dia, aparat birokrasi sangat diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus mengubah citra minta dilayani menjadi melayani. Secara teoritis, sikap itu berada ditataran manajerial PNS dari tingkat menengah ke bawah.
Sebagai salah satu sumber daya daerah, aparatur pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Ini karena dalam diri PNS terinternalisasi fungsi-fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.
Fungsi itu merupakan aspek yang harus mendapatkan perhatian yang sungguh dalam era Otonomi Daerah. Aparatur pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk terus mengembangkan kemampuan diri baik secara individu maupun organisasi, baik menyangkut sikap perilaku, pengetahuan dan wawasan.
Terkait hal itu, Pemprop Jatim memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui program pendidikan dan pelatihan baik kepemimpinan, teknis, maupun fungsional.

Ia mengharapkan, melalui diklat kepemimpinan, peserta bisa mengembangkan kualitas kinerjanya. Ini tentu untuk mewujudkan pemenuhan kompetisi sesuai dengan amanah tugas selaku aparatur pemerintah abdi negara dan pelayan masyarakat.
Pelaksanaan diklat bukan dimaksudkan untuk memenuhi syarat administrasi belaka. Namun memiliki arti penting dalam pembentukan pola pikir, sikap dan perilaku, sekaligus sebagai wahana membuka wawasan mendasar tentang posisi dan peran PNS.
Diklat diikuti 300 peserta, yang merupakan utusan dari 38 kabupaten/kota, serta beberapa pegawai dari instansi di lingkungan Pemprop Jatim.
[Tulisan ini disadur dari : Dinas Informasi dan Komunikasi, 26-03-2007]
http://www.suara-daerahonline.com/rubrik_daerah2.php?id=59